TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;

b. Menyusun rancangan regulasi desa;

c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;

f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;

h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas:

a.  Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b.  Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c.   Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi:

• Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;

• Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;

• Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;

• Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

• Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;

• Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

• Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

• Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas:

• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

• Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

• Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

• Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi:

• Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

• Menyusun RAPBDes;

• Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

• Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;

• Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

• Menyusun laporan kegiatan Desa;

• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Selain itu, dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kaur keuangan mempunyai Tugas antara lain:

• Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

• Verifikasi administrasi keuangan,

• administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

• Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);

• Menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :

• Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

• Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

• Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

• Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

• Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa bertugas sebagai sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas:

• Mengkoordinasiokan penyusunan dan pelaksanan kebijakan APBDes;

• Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDes;

• Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes;

• Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan

• Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APBDes.

Selain tugas-tugas diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:

• Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

• Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan

• Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes